BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR
BELAKANG
Perkembangan
organisasi public dalam konteks administrasi negara telah demikian pesat, baik
pada level perkembangan teoritis maupun dalam konteks empiris. Secara teoritis,
teori organisasi telah berkembang tidak hanya pada segi organisasi formal dan
juga sering dihubungkan dengan birokrasi. Teori organisasi telah berkembang
mencakup beberapa variable, seperti system nilai dan sudut pandang organisasi
dan dari sisi “dialectical points of view”. Kenyataannya dapat digunakan
sebagai tanda kompleksitas diskusi dalam perkembangan teori organisasi. Dari segi empiris, organisasi public
menampilkan dirinya dalam berbagai kompleksitas yang berbeda dengan situasi
pada era 1980-an yang banyak didominasi pada sector formal pemerintahan.
Perkembangannya dalam kedudukan system informasi lebih mengarah pada
spesialisasi. Personalia diorganisasikan untuk kepentingan manajemen menurut
fungsi dan proyek. Organisasi system informasi sering melibatkan keputusan yang
sulit. Faktor teknologis yang berkaitaan dengan efisiensi perangkat keras dan
lunak mempengaruhi bentuk organisatoris yang bisa berbeda dengan filsafat
organisasi dan manajemen. Manajemen system informasi mempunyai masalah khusus
karena tingkat perubahan yang cepat dalam teknologi perangkat keras dan
perangkat lunak dan karena adanya kebutuhan akan kemampuan teknis untuk bisa
menilai usulam SIM.
1.2
RUMUSAN
MASALAH
1. Pengertian
Organisasi Publik dan Swasta?
2. Lingkungan
Organisasi Publik dan Swasta?
3. Perbedaan
Organisasi Publik dan Swasta?
4. Karakteristik
Organisasi Publik dan Swasta?
5. Ciri-ciri
Organisasi Publik dan Swasta?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.1.1 PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK
Organisasi
Publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai
birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Atau satu-satunya
organisasi didunia yang mempunyai wewenang “merampok” harta rakyat (pajak),
“membunuh” rakyat (hukuman mati), dan “memenjarakan” rakyat.
Organisasi
Publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat
dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi)
di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga
negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak
untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
Organisasi
ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya.
Organisasi berorientasi pada pelyanan kepada masyarakat tidak pada
profit/laba/untung.
2.2.1 PENGERTIAN
ORGANISASI SWASTA
Istilah
privat berasal dari bahasa Latin “set
apart” (yang terpisah). Sasaran organisasi publik ditujukan pada hal – hal yang ‘terpisah’ dari
masyarakat secara umum.
Organisasi
Swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan
barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang dibedakan dari kemampuanya
membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang
atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas
organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung
sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan
berskala kecil hingga berskala besar baik bertaraf local, nasional maupun
internasional. Ciri-cirnya antara lain Dimiliki oleh satu orang atau lebih,
berorientasi pada keuntungan.
2.2 LINGKUNGAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.2.1 LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI PUBLIK
Didalam
organisasi public terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi
public, yaitu:
·
Lingkungan otorisasi, artinya untuk
melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau
legalitas.
·
Sumber pendanaan dan wewenang
diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran
kepada DPR, untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah.
Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi
dan kemampuan operasionalnya.
·
Proses penciptaan nilai dalam
organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar,
melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.
2.2.2 LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI SWASTA/PRIVAT
Selain terdapat beberapa lingkungan
yang mencerminkan organisasi public, terdapat beberapa lingkungan yang
mencerminkan organisasi swasta juga, yaitu:
· Lingkungan otorisasi, misalnya dewan
komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas
wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada
organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.
· Proses penciptaan nilai dalam
organisasi privat, menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada
naik-turunya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya
berlangsung lebih cepat.
Tabel perbandingan organisasi publik
dan privat secara umum, yaitu:
No
|
Organisasi
Publik
|
Organisasi
Privat
|
|
1.
|
Tujuan
|
laba
|
non laba
|
2.
|
Produk yang dihasilkan
|
Publics goods
|
Privat goods
|
3.
|
Cara pengambilan keputusan
|
demokratis
|
Strategis bisnis
|
4.
|
Ukuran kinerja
|
Social welfare
|
efisiensi
|
5.
|
Misi organisasi
|
“melakukan kebaikan”
|
“untung rugi”
|
2.3 PERBEDAAN
ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Setelah
kita pelajari pengertian dari masing-masing jenis organisasi di atas, maka kita
dapat melihat perbedaan-perbedaan diantara ketiganya, yang antara lainnya
adalah sebagai berikut:
1) Orientasi
Organisasi laba berorientasi pada
laba atau untung, sedang organisasi public berorientasi pada pelayanan kepada
masyarakat (tidak mencari untung). Sementara organisasi
nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung
suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak
komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba
(moneter).
2) Kepemilikan
Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa
sesungguhnya ’pemilik’ organisasi apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi
laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Sementara
pemilikan organisasi public adalah milik Negara yang dimana telah diatur oleh
konstitusi.
Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan.
Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas,
yakni dari keuntungan usahanya, sedangkan organisasi public didanai oleh
pendapatan Negara atau daerah yang didapat dari pajak.
4) Dalam hal penyebaran tanggung jawab
Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan
Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada
organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris
bukanlah ’pemilik’ organisasi, sementara di organisasi public yang bertanggung
jawab adalah Negara yang didelgasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk
mengelolanya dan kalau tidak maka dikenai sanksi.
“Tipe – tipe Organisasi Publik”
Tujuan
|
|||
Jelas
|
Tidak
Jelas
|
||
Hubungan
kausal
|
Pasti
Tidak
Pasti
|
A: Efisiensi Ekonomi
B: Kriteria Judgmental
|
C: Legitimasi Kelembagaan
D: Legitimasi Kelembagaan
|
Menurut Sorensen (dalam Elliassen dan Kooiman, 1993:225-6),
organisasi publik terbagi dalam empat kategori.
Organisasi publik kategori A adalah organisasi-organisasi
publik yang memiliki berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta
hubungan sebab-akibat yang diketahui dengan pasti dalam memproduksi public goods yang ditugaskan kepadanya.
Tipe ini biasanya kita temukan pada perusahaan-perusahaan milik negara.
Organisasi publik kategori B adalah organisasi-organisasi
publik dimana tujuan-tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan
sebab-akibat dalam proses operasional tidak diketahui dengan pasti. Untuk
organisasi publik semacam ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran kinerja
yang semata-mata bersifat ekonomis. Biasanya penilaian kinerja dilakukan
melalui pendapat para ahli.
Organisasi publik kategori C adalah organisasi-organisasi
publik dimana tujuan-tujuan organisasi tidak secara jelas bisa didefinisikan, tetapi
hubungan sebab akibat dalam kegiatan operasional organisasi dapat ditentukan
secara pasti.
Organisasi publik kategori D adalah organisasi-organisasi
publik dimana baik tujuan-tujuan organisasi maupun hubungan sebab-akibat
operasionalnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Di sini tercakup badan-badan
pemerintah seperti departemen-departemen, kepolisian, tentara, dan lain lain.
Untuk kedua tipe ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran ekonomis maupun
judgemental, melainkan legitimasi kelembagaan.
Banyak
literatur yang kita ketemukan yang disampaikan oleh praktisi-praktisi dibidang
Sistim Informasi Manajemen. Mereka menuliskan sistem informasi manajemen dengan
berakar dari ilmu ekonomi, hal tersebut bila dilihat dari tinjauan baik ideologi,
nilai-nilai, proses dan metodologi masing-masing berbeda baik organisasi swasta
maupun organisasi publik. Pemaksaan ataupun penerapan yang tidak benar akan
mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Disamping itu bila kita
lihat secara teoritis, bila diterapkan secara teori maka akan memberikan
interprestasi dan kesimpulan yang berbeda, sekaligus kenyataan ini akan memberikan
input yang tidak sehat dalam pengembangan ilmu administrasi negara.
Perkembangan
organisasi publik dalam kontek ilmu administrasi negara baik dilihat dari segi
teoritis maupun dari segi empiris. Dari segi teoritis telah berkembang tidak
hanya terbatas dari segi organisasi formal, yang disebut juga dengan birokrasi.
Akan tetapi juga berkembang dengan mencakup bebarapa variabel seperti sistem
nilai dan sudut pandang organisasi.
Dari segi empiris kita bisa melihat kompleksitas perkembangan pada era tahun 80-an yang lebih didominasi pada sektor formal pemerintahan. Akan tetapi pada era 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Ini bisa kita lihat dari banyak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat dengan adanya kebijakan privatisasi. Itu merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kita dapat memisahkan antara organisasi swasta dan organisasi publik. Dibawah beberapa perbedaan yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen. Dimana beliau meninjau dari dua variable yaitu struktur dan proses.
Dari segi empiris kita bisa melihat kompleksitas perkembangan pada era tahun 80-an yang lebih didominasi pada sektor formal pemerintahan. Akan tetapi pada era 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Ini bisa kita lihat dari banyak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat dengan adanya kebijakan privatisasi. Itu merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kita dapat memisahkan antara organisasi swasta dan organisasi publik. Dibawah beberapa perbedaan yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen. Dimana beliau meninjau dari dua variable yaitu struktur dan proses.
Dari
segi struktur organisasi publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksterna.
Termasuk dalam konteks ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga-lembaga
terkait. Struktur internal mungkin saja mengalami perubahan-perubahan karena
tekanan dari lingkungan melalui proses politik. Yang pada akhirnya mempengaruhi
dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi publik sangat tersentralisasi,
hal ini dapat dilihat dari kewenangan pimpinan puncak yang sangat besar,
sehingga aliran informasi dalam rangka pembutan keputusan juga tidak berjalan
merata namun sering kenyataan ini ditutup dengan pendekatan pembuatan keputusan
yang rasional. Pendekatan ini sering menghalangi kepuasan dari berbagai
kelompok, sehingga keputusanpun meskipun rasional tetap memiliki derajat
efektivitas yang rendah karena dukungan internal yang tidak menyeluruh,
sekaligus benih konflik selalu tampak pada struktur yang demikian. Dari
organisasi swasta faktor lingkungan dalam penelitian tidak begitu banyak
disinggung sebagai variabel yang berpengaruh pada proses organisasi secara
keseluruhan, meskipun pada kenyataan sesungguhnya sangat relevanuntuk
dipertimbangkan.
Dari
segi proses dapat dilihat pada faktor manajemen yang meliputi masalah
kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja dll. Manajer pada
organisasi swasta lebih memiliki kopetensi yang tinggi pada penentuan tujuan
dan pelaksanaan. Karena memang ukuran keberhasilan pada organisasi swasta lebih
tegas dan tidak bervariasi, sedang ukuran keberhasilan pada organisasi
publik tidak jelas dan menyangkut banyak hal yang luas. Kopetensi kepemimpinan
pada organisasi swasta dengan demikian menjadi sangat menentukan. Dari hasil
penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih
tinggi daripada organisasi publik.
Kalau
dilihat dari segi manajemen organisasi swasta dikelola dengan proses yang
dinamis. Struktur oraganisasi mungkin juga birokratis, namun ditunjang dengan
proses manajemen yang lebih lugas dan responsif. Kemudian dari proses
kesimpulan yang didapat terhadap penelitian tersebut Wahyudi Kumorotomo dan
Subandi Agus Margono memberikan 5 penekantan untuk mengidentifikasikan
organsiasi publik yaitu :
1. Organisasi
publik identik dengan administrasi pemerintah Seperti diketahui bahwa kegiatan
pemerintah itu bermacam-macam baik dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu
ataupun dalam hal pelayanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan yang pertama
dapat meliputi hubungan external, pelaksanaan hukum-hukum internal dan
aturan-aturan, pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan.
Sedangkan pelayanan yang bersifat monopoli dapat berupa pelayanan pos, mengontrol
imigrasi, pengaturan listrik, transportasi kereta api. dll.
2. Identifikasi
organisasi publik didasarkan dengan peraturan negara, dibiayai oleh keuangan
negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang kariri
tertentu. Konsekuensi pertama dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik
menjadi dibawah kontrol politik. Departemen-departemen pemerintahan akan
menjadi lembaga-lembaga yang sangat diatur oleh peraturan yang sering membatasi
pencapaian tujuan pada pelayanan publik itu sendiri. Kenyataan bahwa antara
negara yang satu dengan negara lain dalam pelayanan ada perbedaan seperti di
Inggris misalnya pemerintah telah bekerja sama dengan organisasi sosial lainnya
dalam rangka pelayanan pada publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
administrasi negara bukan sinonim dengan organisasi pemerintah. Karena
administrasi negara akhirnya mencakup semua organisasi sosial, organisasi
swasta yang bersama-sama melaksanakan aspek-aspek kebijakan publik (publik
policy).
3. Sifat-sifat
administrasi organisasi publik berorientasi pada publik
Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab publik.
Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab publik.
4. Melihat
administrasi negara berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam
melaksanakan kebijakan publik seperti control politik, akuntabilitas, pemakian
birokrasi pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintah an penegakan hukum yang
berbeda dilakukan oleh swasta. Pada hakekatnya pelayanan publik bukan monopoli
pemerintah seperti yang telah dikatakan diatas organisasi swastapun mampu
juga melakukan pelayanan publik. Hanya pada sifat-sifat tertgentu sebagaimana
yang diungkapkan pada pendekatan keempat hal ini menjadi monopoli pemerintah.
5. Memfokuskan
pada sifat publicness Mengutip pendapat dari Robert Danhardt dalam
“Toward A Critical Theory of Public Organization” dari public Administration
Review, 1981, maka sifat publikness dijawab dengan perlunya organisasi public
memfokuskan pada demokratisasi hubungan social. Menurut dia administrasi Negara
harus mengkonsentrasikan pada administrasi public yang demokratis daripada
orientasi pada administrsi Negara yang otokratis, dan manajemen partisipatif
daripada manajemen hirarkis.
2.4 KARAKTERISTIK
ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Karakteristik organisasi public dan swasta bervariasi,
masing-masing memiliki maksud masing-masing sendiri dalam merumuskan karakteristiknya.
Hasil penelitian James L. Perry dan Hal G. Rayne dalam buku “The Public Private
Distinction in Organization Theory” menunjukkan criteria dan sudut pandang
penulis perbedaan kedua organisasi tersebut. Dengan penyesuaian, hasil
penelitian tersebut dianalisis guna menyusun argumentasinya. Terdapat dua
variable pokok yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membedakan
antara organisasi public dengan organisasi swasta, yaitu variable struktur dan
proses. Dari segi struktur dilihat bahwa organisasi public dipengaruhi oleh
lingkungan eksternal. Termasuk dalam lingkungan ini adalah kuatnya faktor
politik dari lembaga terkait. Struktur internal mengalami perubahan karena
tekanan dari lingkungan melalui proses politik.
Struktur organisasi pada organisasi public lebih birokratis
dan tersentralisasi. Benih konflik selalu tampak pada struktur. Hanya saja,
pada situasi demikian faktor loyalitas anggota organisasi cukup tinggi dan
mempunyai daya ikat yang kuat untuk kesatuan organisasi. Pada organisasi swata, variable lingkungan dalam
penlitian tidak banyak disinggung sebagai variable yang berpengaruh pada proses
organisasi, meskipun kenyataan sangat relevan untuk dipertimbangkan pada
konteks struktur ini adalah variable ukuran organisasi dan pengembangan
organisasi.
Pada sisi lain., dari segi proses dapat dilihat faktor
manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen,
kepuasan kerja dll. Variabel ini disinggung padaa organisasi swasta. Manajer
pada organisasi swasta memiliki kompetensi yang tinggi pada penentuan tujuan
dan pelaksanaan karena ukuran keberhasilan pada organisasi swasta yang lebih
tegas dan tidak bervariasi. Sedangkan ukuraan keberhasilan organisasi public
tidak jelas dan menyangkut banyak hal luas. Dari penelitian ditemukan bahwa
kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih tinggi dari pada
organisasi public. Pada kenyataannya organisasi swasta cukup peka terhadap
pengaruh lingkungan karena masalah kelangsungan hidup merupakan dimensi utama
dari organisasi swasta, sedangkan organisasi public peranan lingkungan external
lebih mengacu pada segi proses politik yang tidak mungkin dihindari, meliputi
tanggung jawab pelayanan serta komitmen pada pencapaian tujuan global
(nasional) yang lebih besar sehingga yang membedakannya hanya pada jenis
kepetinggannya.
Pada konteks ini pelayanan public difokuskan pada tamggung
jawab pemerintah secara sentral, regional, ataupun lokal. Pada konteks ini
indicator utama terletak pada control pemerintah atas pelayanan yang diberikan
kepada public, baik yang ditangani oleh pemerintah sendiri ataupun oleh swasta.
Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada beberapa dasar
teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan
yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam
konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah
klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup
juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan
mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system
informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.
2.5 CIRI-CIRI
ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Sekedar
perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber mengenai perbadaan organisasi
publik dan privat, yaitu:
1. Organisasi Publik tugasnya lebih
kompleks dan ambigu.
2. Organisasi Publik lebih banyak menghadapi
masalah dalam implementasi keputusan.
3. Organisasi Publik memperkerjakan
lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
4. Organisasi Publik lebih
memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
5. Organisasi Publik lebih
memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
6. Organisasi Publik lebih banyak
kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
7. Organisasi Publik memegang standar lebih ketat dalam
komitmen dan legalitas.
8. Organisasi Publik lebih fokus
menjawab ketidakadilan.
9. Organisasi Publik beroperasi untuk
kepentingan public
10. Organisasi Publik harus menjaga
dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan.
Sebelum lebih jauh kita membahas tentang perbedaan antara ke jenis
organisasi tersebut di atas, perlu kiranya kita sudah memahami secara baik
pengertian yang juga mencakup tujuan dan ciri-ciri serta orientasi dari kedua
jenis organisasi itu yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian kita akan
dengan mudah mengetahui dan memahami dimana letak perbedaan dan persamaan dari
kedua organisasi tersebut di atas.
Dalam hal ini, paling tidak ada empat (4) unsure yang
mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu:
1. Manusia/perilaku
Unsur
ini penting karena aktivitas organisasi antarindividu atau antarkelompok,
norma-norma informal, persepsi, peranm kepemimpinan, konflik dalam kelompok dan
sebagainya.
2. Teknologi
Secara
luas teknologi berarti “penerapan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan”.
3. Tugas (task)
Efisiensi
organisasi dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerjaan secara sistematis.
4. Struktur
Struktur
digunakan untuk mengendalikan orgaanisasi dan membedakann bagian-bagiannya guna
mencapai tujuan bersama.
Dengan
demikian, dalam hal kebutuhan akan system informasi yang lebih efisian dan
dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsure utama yang
berpengaruh adalah unsure teknologi, yaitu teknologi otomasi atau
komputerasasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengembangan organisasi yang
dipicu oleh tersedianya teknologi otomasi atau teknologi computer tidak begitu
saja dapat dilaksanakan hanya dengan pengetahuan dasar tentang perangkat
kerasnya.
Tiga
perspektif Administrasi Publik
No
|
Elemen
|
OPA
|
NPM
|
NPS
|
1.
|
Dasar Epistemologi
|
Teori politik
|
Teori ekonomi
|
Teori demokrasi, baragam
pendekatan
|
2.
|
Konsep public Interest
|
Sesuatu yang diterjemahkan secara
politis dan tercantum dalam aturan
|
Kepentingan publik mewakili
agregasi kepentingan individu
|
Kepentingan publik merupakan hasil
dialog nilai-nilai
|
3.
|
Siapa yang dilayani
|
Clients & constituents
|
Pelaganggan
|
Warga
negara
|
4.
|
Peran Pemerintah
|
Mengayuh
|
Mengarahkan
|
Melayani
|
5.
|
Rasionalitas & Model Perilaku
Manusia
|
Rasionalitas sinoptis, manusia
administratif
|
Rasionalitas teknis dan ekonomis,
“economicaman”, pengambil keputusan yang self-interested
|
Rasionalitas strategis atau formal,
uji rasionalitas berganda(politis, ekonomis, dan organisasional)
|
6.
|
Akuntabilitas
|
Menurut hierarki administratif
|
Kehendak pasar yang
merupakan hasil keinginan customers
|
Banyak dimensi; akuntabilitas pada
nilai, hukum, komunitas, norma politik, profesionalisme, kepentingan citizen
|
7.
|
Diskresi Administratif
|
Diskresi terbatas pada petugas
administratif
|
Berjangkauan luas untuk mencapai
sasaran entrepreneurial
|
Diskresi diperlukan tetapi
bertanggung jawab dan bila perlu terpaksa
|
8.
|
Struktur Organisasi
|
Organisasi birokratis, kewenangan
top-down
|
Organisasi publik
terdesentralisasi
|
Struktur kolaboratif antara
kepemimpinan eksternal dan internal
|
9.
|
Mekanisme pencapaian sasaran
kebijakan
|
Melalui program yang diarahkan
oleh agen pemerintah yang ada
|
Melalui pembentukan mekanisme dan
struktur insentif
|
Membangun koalisi antara agensi
publik, non-profit, dan swasta
|
10.
|
Dasar motivasi perangkat dan
administrator
|
Gaji dan tunjangan disertai
perlindungan bagi pegawai negeri
|
Semangat wirausaha, keinginan ideologis
untuk mengurangi ukuran pemerintah
|
Pelayanan kepada masyarakat,
keinginan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat
|
Secara
garis besar, inilah pokok – pokok perdebatan para ahli berkenaan dengan
perbandingan antara administrasi publik dan administrasi privat. OPA adalah
pendekatan yang sangat murni, hanya mengacu pada standar-standar administrasi
publik yang secara tradisional telah dikembangkan sejak abad pertengahan.
Sementara itu NPM mencoba memasukan standar-standar administarsi privat ke
tubuh organisasi publik, dengan harapan akan menghasilkan kinerja yang sama
baiknyadengan organisasi bisnis. Pendekatan NPS memberi semacam ‘jalan tengah’
yaitu tidak mengesampingkan ciri-ciri khas organisasi publik sembari berusaha
memperbaiki kinerja administrasi publik secara pragmatis.
BAB III
PENUTUPAN
3.1 KESIMPULAN
Berdasarkan dari data diatas kami menyimpulkan bahwa: Istilah
publik berasal dari bahasa Latin “of people” (yang berkenaan dengan masyarakat). Sasaran organisasi publik ditujukan kepada
masyarakat umum. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan
menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan
kedudukannya.
Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi
yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya
oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan
demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari
laba atau untung sebesar-besarnya.
Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada
beberapa dasar teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut,
yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan yang
membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam
konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah
klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup
juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan
mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system
informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.
3.2 KRITIK
DAN SARAN
Penulis sangat menyadari bahwa makalah
ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang telah dibaca oleh pembaca. Dari
itu kami sangat kritik dan saran dari pembaca guna untuk memperbaiki makalah
ini dimasa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
C.Laudon,
Kenneth. P.Laudon, Jane. Sistem
Informasi Manajemen. Yogyakarta:
ANDI. 2004.
Sutabri,
Tata. Sistem Informasi Manajemen.
Yogyakarta: ANDI. 2005.
thanks kakak. makasih infonya.
BalasHapushttp://guritno.student.ipb.ac.id
Infonya bermanfaat..
BalasHapusSyukhrron
sakit mataaaaa,,,
BalasHapustrimakasih atas Blog y Insaallah ini akan bermanfaat bagi saya
BalasHapusamiin Ya robbal a'lamiin
ingin lebih dekaf mohon add FB fatkhurrohman418@yahoo.com
BalasHapusgood job
BalasHapusmakasih gan
BalasHapus