pembukaan

Jumat, 17 Mei 2013

Makalah Perbedaan Organisasi Publik dan Swasta


BAB I
PENDAHULUAN

1.1      LATAR BELAKANG
Perkembangan organisasi public dalam konteks administrasi negara telah demikian pesat, baik pada level perkembangan teoritis maupun dalam konteks empiris. Secara teoritis, teori organisasi telah berkembang tidak hanya pada segi organisasi formal dan juga sering dihubungkan dengan birokrasi. Teori organisasi telah berkembang mencakup beberapa variable, seperti system nilai dan sudut pandang organisasi dan dari sisi “dialectical points of view”. Kenyataannya dapat digunakan sebagai tanda kompleksitas diskusi dalam perkembangan teori organisasi.  Dari segi empiris, organisasi public menampilkan dirinya dalam berbagai kompleksitas yang berbeda dengan situasi pada era 1980-an yang banyak didominasi pada sector formal pemerintahan. Perkembangannya dalam kedudukan system informasi lebih mengarah pada spesialisasi. Personalia diorganisasikan untuk kepentingan manajemen menurut fungsi dan proyek. Organisasi system informasi sering melibatkan keputusan yang sulit. Faktor teknologis yang berkaitaan dengan efisiensi perangkat keras dan lunak mempengaruhi bentuk organisatoris yang bisa berbeda dengan filsafat organisasi dan manajemen. Manajemen system informasi mempunyai masalah khusus karena tingkat perubahan yang cepat dalam teknologi perangkat keras dan perangkat lunak dan karena adanya kebutuhan akan kemampuan teknis untuk bisa menilai usulam SIM.

1.2      RUMUSAN MASALAH
1.      Pengertian Organisasi Publik dan Swasta?
2.      Lingkungan Organisasi Publik dan Swasta?
3.      Perbedaan Organisasi Publik dan Swasta?
4.      Karakteristik Organisasi Publik dan Swasta?
5.      Ciri-ciri Organisasi Publik dan Swasta?
BAB II
PEMBAHASAN

2.1  PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.1.1    PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK
Organisasi Publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).  Atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang “merampok” harta rakyat (pajak), “membunuh” rakyat (hukuman mati), dan “memenjarakan” rakyat.
Organisasi Publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga  sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.
Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi berorientasi pada pelyanan kepada masyarakat tidak pada profit/laba/untung.

2.2.1     PENGERTIAN ORGANISASI SWASTA
Istilah privat berasal dari bahasa Latin “set apart” (yang terpisah). Sasaran organisasi publik ditujukan  pada hal – hal yang ‘terpisah’ dari masyarakat secara umum.
Organisasi Swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang dibedakan dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga berskala besar baik bertaraf local, nasional maupun internasional. Ciri-cirnya antara lain Dimiliki oleh satu orang atau lebih, berorientasi pada keuntungan.














2.2  LINGKUNGAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
2.2.1    LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI PUBLIK
            Didalam organisasi public terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, yaitu:
·         Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau legalitas.
·         Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya.
·         Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan otorisasi.

2.2.2    LINGKUNGAN DALAM ORGANISASI SWASTA/PRIVAT
            Selain terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi public, terdapat beberapa lingkungan yang mencerminkan organisasi swasta juga, yaitu:
·      Lingkungan otorisasi, misalnya dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik.
·      Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitik beratkan proses pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. 


Tabel perbandingan organisasi publik dan privat secara umum, yaitu:

No

Organisasi Publik
Organisasi Privat
1.
Tujuan
laba
non laba
2.
Produk yang dihasilkan
Publics goods
Privat goods
3.
Cara pengambilan keputusan
demokratis
Strategis bisnis
4.
Ukuran kinerja
Social welfare
efisiensi
5.
Misi organisasi
“melakukan kebaikan”
“untung rugi”
















2.3  PERBEDAAN ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Setelah kita pelajari pengertian dari masing-masing jenis organisasi di atas, maka kita dapat melihat perbedaan-perbedaan diantara ketiganya, yang antara lainnya adalah sebagai berikut:
1)      Orientasi
Organisasi laba berorientasi pada laba atau untung, sedang organisasi public berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (tidak mencari untung). Sementara organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).
2)      Kepemilikan
Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’ organisasi apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Sementara pemilikan organisasi public adalah milik Negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi.
3)      Dalam hal donatur
Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya, sedangkan organisasi public didanai oleh pendapatan Negara atau daerah yang didapat dari pajak.
4)      Dalam hal penyebaran tanggung jawab
Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi, sementara di organisasi public yang bertanggung jawab adalah Negara yang didelgasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya dan kalau tidak maka dikenai sanksi.


“Tipe – tipe Organisasi Publik”



Tujuan
Jelas
Tidak Jelas

Hubungan kausal
Pasti
Tidak Pasti
A: Efisiensi Ekonomi
B: Kriteria Judgmental
C: Legitimasi Kelembagaan
D: Legitimasi Kelembagaan

Menurut Sorensen (dalam Elliassen dan Kooiman, 1993:225-6), organisasi publik terbagi dalam empat kategori.
Organisasi publik kategori A adalah organisasi-organisasi publik yang memiliki berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta hubungan sebab-akibat yang diketahui dengan pasti dalam memproduksi public goods yang ditugaskan kepadanya. Tipe ini biasanya kita temukan pada perusahaan-perusahaan milik negara.
Organisasi publik kategori B adalah organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan sebab-akibat dalam proses operasional tidak diketahui dengan pasti. Untuk organisasi publik semacam ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran kinerja yang semata-mata bersifat ekonomis. Biasanya penilaian kinerja dilakukan melalui pendapat para ahli.
Organisasi publik kategori C adalah organisasi-organisasi publik dimana tujuan-tujuan organisasi tidak secara jelas bisa didefinisikan, tetapi hubungan sebab akibat dalam kegiatan operasional organisasi dapat ditentukan secara pasti.
Organisasi publik kategori D adalah organisasi-organisasi publik dimana baik tujuan-tujuan organisasi maupun hubungan sebab-akibat operasionalnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Di sini tercakup badan-badan pemerintah seperti departemen-departemen, kepolisian, tentara, dan lain lain. Untuk kedua tipe ini, kita tidak bisa menerapkan ukuran-ukuran ekonomis maupun judgemental, melainkan legitimasi kelembagaan.
Banyak literatur yang kita ketemukan yang disampaikan oleh praktisi-praktisi dibidang Sistim Informasi Manajemen. Mereka menuliskan sistem informasi manajemen dengan berakar dari ilmu ekonomi, hal tersebut bila dilihat dari tinjauan baik ideologi, nilai-nilai, proses dan metodologi masing-masing berbeda baik organisasi swasta maupun organisasi publik. Pemaksaan ataupun penerapan yang tidak benar akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Disamping itu bila kita lihat secara teoritis, bila diterapkan secara teori maka akan memberikan interprestasi dan kesimpulan yang berbeda, sekaligus kenyataan ini akan memberikan input yang tidak sehat dalam pengembangan ilmu administrasi negara.
Perkembangan organisasi publik dalam kontek ilmu administrasi negara baik dilihat dari segi teoritis maupun dari segi empiris. Dari segi teoritis telah berkembang tidak hanya terbatas dari segi organisasi formal, yang disebut juga dengan birokrasi. Akan tetapi juga berkembang dengan mencakup bebarapa variabel seperti sistem nilai dan sudut pandang organisasi.
Dari segi empiris kita bisa melihat kompleksitas perkembangan pada era tahun 80-an yang lebih didominasi pada sektor formal pemerintahan. Akan tetapi pada era 90-an organisasi publik telah menampilkan dirinya dengan wajah yang sangat berbeda. Ini  bisa kita lihat dari banyak fenomena, seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Kecenderungan ini menguat dengan adanya kebijakan privatisasi. Itu merupakan salah satu contoh betapa pentingnya kita dapat memisahkan antara organisasi swasta dan organisasi publik. Dibawah beberapa perbedaan yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen. Dimana beliau meninjau dari dua variable yaitu struktur dan proses.
Dari segi struktur organisasi publik sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksterna. Termasuk dalam konteks ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga-lembaga terkait. Struktur internal mungkin saja mengalami perubahan-perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik. Yang pada akhirnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi publik sangat tersentralisasi, hal ini dapat dilihat dari kewenangan pimpinan puncak yang sangat besar, sehingga aliran informasi dalam rangka pembutan keputusan juga tidak berjalan merata namun sering kenyataan ini ditutup dengan pendekatan pembuatan keputusan yang rasional. Pendekatan ini sering menghalangi kepuasan dari berbagai kelompok, sehingga keputusanpun meskipun rasional tetap memiliki derajat efektivitas yang rendah karena dukungan internal yang tidak menyeluruh, sekaligus benih konflik selalu tampak pada struktur yang demikian. Dari organisasi swasta faktor lingkungan dalam penelitian tidak begitu banyak disinggung sebagai variabel yang berpengaruh pada proses organisasi secara keseluruhan, meskipun pada kenyataan sesungguhnya sangat relevanuntuk dipertimbangkan.
Dari segi proses dapat dilihat pada faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja dll. Manajer pada organisasi swasta lebih memiliki kopetensi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan. Karena memang ukuran keberhasilan pada organisasi swasta lebih tegas dan tidak bervariasi, sedang ukuran  keberhasilan pada organisasi publik tidak jelas dan menyangkut banyak hal yang luas. Kopetensi kepemimpinan pada organisasi swasta dengan demikian menjadi sangat menentukan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih tinggi daripada organisasi publik.
Kalau dilihat dari segi manajemen organisasi swasta dikelola dengan proses yang dinamis. Struktur oraganisasi mungkin juga birokratis, namun ditunjang dengan proses manajemen yang lebih lugas dan responsif. Kemudian dari proses kesimpulan yang didapat terhadap penelitian tersebut Wahyudi Kumorotomo dan Subandi Agus Margono memberikan 5 penekantan untuk mengidentifikasikan organsiasi publik yaitu :
1.      Organisasi publik identik dengan administrasi pemerintah Seperti diketahui bahwa kegiatan pemerintah itu bermacam-macam baik dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu ataupun dalam hal pelayanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan yang pertama dapat meliputi hubungan external, pelaksanaan hukum-hukum internal dan aturan-aturan, pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan. Sedangkan pelayanan yang bersifat monopoli dapat berupa pelayanan pos, mengontrol imigrasi, pengaturan listrik, transportasi kereta api. dll.
2.      Identifikasi organisasi publik didasarkan dengan peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang kariri tertentu. Konsekuensi pertama dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik menjadi dibawah kontrol politik. Departemen-departemen pemerintahan akan menjadi lembaga-lembaga yang sangat diatur oleh peraturan yang sering membatasi pencapaian tujuan pada pelayanan publik itu sendiri. Kenyataan bahwa antara negara yang satu dengan negara lain dalam pelayanan ada perbedaan seperti di Inggris misalnya pemerintah telah bekerja sama dengan organisasi sosial lainnya dalam rangka pelayanan pada publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa administrasi negara bukan sinonim dengan organisasi pemerintah. Karena administrasi negara akhirnya mencakup semua organisasi sosial, organisasi swasta yang bersama-sama melaksanakan aspek-aspek kebijakan publik (publik policy).
3.      Sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi pada publik
Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial, adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab publik.
4.      Melihat administrasi negara berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik seperti control politik, akuntabilitas, pemakian birokrasi pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintah an penegakan hukum yang berbeda dilakukan oleh swasta. Pada hakekatnya pelayanan publik bukan monopoli pemerintah  seperti yang telah dikatakan diatas organisasi swastapun mampu juga melakukan pelayanan publik. Hanya pada sifat-sifat tertgentu sebagaimana yang diungkapkan pada pendekatan keempat hal ini menjadi monopoli pemerintah.
5.      Memfokuskan pada sifat publicness Mengutip pendapat dari Robert Danhardt dalam  “Toward A Critical Theory of Public Organization” dari public Administration Review, 1981, maka sifat publikness dijawab dengan perlunya organisasi public memfokuskan pada demokratisasi hubungan social. Menurut dia administrasi Negara harus mengkonsentrasikan pada administrasi public yang demokratis daripada orientasi pada administrsi Negara yang otokratis, dan manajemen partisipatif daripada manajemen hirarkis.





2.4  KARAKTERISTIK ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Karakteristik organisasi public dan swasta bervariasi, masing-masing memiliki maksud masing-masing sendiri dalam merumuskan karakteristiknya. Hasil penelitian James L. Perry dan Hal G. Rayne dalam buku “The Public Private Distinction in Organization Theory” menunjukkan criteria dan sudut pandang penulis perbedaan kedua organisasi tersebut. Dengan penyesuaian, hasil penelitian tersebut dianalisis guna menyusun argumentasinya. Terdapat dua variable pokok yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membedakan antara organisasi public dengan organisasi swasta, yaitu variable struktur dan proses. Dari segi struktur dilihat bahwa organisasi public dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Termasuk dalam lingkungan ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga terkait. Struktur internal mengalami perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik.
Struktur organisasi pada organisasi public lebih birokratis dan tersentralisasi. Benih konflik selalu tampak pada struktur. Hanya saja, pada situasi demikian faktor loyalitas anggota organisasi cukup tinggi dan mempunyai daya ikat yang kuat untuk kesatuan organisasi. Pada  organisasi swata, variable lingkungan dalam penlitian tidak banyak disinggung sebagai variable yang berpengaruh pada proses organisasi, meskipun kenyataan sangat relevan untuk dipertimbangkan pada konteks struktur ini adalah variable ukuran organisasi dan pengembangan organisasi.
Pada sisi lain., dari segi proses dapat dilihat faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja dll. Variabel ini disinggung padaa organisasi swasta. Manajer pada organisasi swasta memiliki kompetensi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan karena ukuran keberhasilan pada organisasi swasta yang lebih tegas dan tidak bervariasi. Sedangkan ukuraan keberhasilan organisasi public tidak jelas dan menyangkut banyak hal luas. Dari penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih tinggi dari pada organisasi public. Pada kenyataannya organisasi swasta cukup peka terhadap pengaruh lingkungan karena masalah kelangsungan hidup merupakan dimensi utama dari organisasi swasta, sedangkan organisasi public peranan lingkungan external lebih mengacu pada segi proses politik yang tidak mungkin dihindari, meliputi tanggung jawab pelayanan serta komitmen pada pencapaian tujuan global (nasional) yang lebih besar sehingga yang membedakannya hanya pada jenis kepetinggannya.
Pada konteks ini pelayanan public difokuskan pada tamggung jawab pemerintah secara sentral, regional, ataupun lokal. Pada konteks ini indicator utama terletak pada control pemerintah atas pelayanan yang diberikan kepada public, baik yang ditangani oleh pemerintah sendiri ataupun oleh swasta. Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada beberapa dasar teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.












2.5  CIRI-CIRI ORGANISASI PUBLIK DAN SWASTA
Sekedar perbandingan, kita dapat melihat pendapat Baber mengenai perbadaan organisasi publik dan privat, yaitu:
1.      Organisasi Publik tugasnya lebih kompleks dan ambigu.
2.      Organisasi Publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusan.
3.      Organisasi Publik memperkerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam.
4.      Organisasi Publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada.
5.      Organisasi Publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar.
6.      Organisasi Publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar.
7.       Organisasi Publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas.
8.      Organisasi Publik lebih fokus menjawab ketidakadilan.
9.      Organisasi Publik beroperasi untuk kepentingan public
10.  Organisasi Publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan.

Sebelum lebih jauh kita membahas tentang perbedaan antara ke jenis organisasi tersebut di atas, perlu kiranya kita sudah memahami secara baik pengertian yang juga mencakup tujuan dan ciri-ciri serta orientasi dari kedua jenis organisasi itu yang tentunya berbeda-beda. Dengan demikian kita akan dengan mudah mengetahui dan memahami dimana letak perbedaan dan persamaan dari kedua organisasi tersebut di atas.



Dalam hal ini, paling tidak ada empat (4) unsure yang mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu:
1.      Manusia/perilaku
Unsur ini penting karena aktivitas organisasi antarindividu atau antarkelompok, norma-norma informal, persepsi, peranm kepemimpinan, konflik dalam kelompok dan sebagainya.
2.      Teknologi
Secara luas teknologi berarti “penerapan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan”.
3.      Tugas (task)
Efisiensi organisasi dapat dicapai dengan menyusun tugas dan pekerjaan secara sistematis.
4.      Struktur
Struktur digunakan untuk mengendalikan orgaanisasi dan membedakann bagian-bagiannya guna mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan system informasi yang lebih efisian dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsure utama yang berpengaruh adalah unsure teknologi, yaitu teknologi otomasi atau komputerasasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pengembangan organisasi yang dipicu oleh tersedianya teknologi otomasi atau teknologi computer tidak begitu saja dapat dilaksanakan hanya dengan pengetahuan dasar tentang perangkat kerasnya.

          Tiga perspektif Administrasi Publik
No
Elemen
OPA
NPM
NPS
1.
Dasar Epistemologi
Teori politik
Teori ekonomi
Teori demokrasi, baragam pendekatan
2.
Konsep public Interest
Sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan
Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu
Kepentingan publik merupakan hasil dialog nilai-nilai
3.
Siapa yang dilayani
Clients & constituents
Pelaganggan
Warga negara
4.
Peran Pemerintah
Mengayuh
Mengarahkan
Melayani
5.
Rasionalitas & Model Perilaku Manusia
Rasionalitas sinoptis, manusia administratif
Rasionalitas teknis dan ekonomis, “economicaman”, pengambil keputusan yang self-interested
Rasionalitas strategis atau formal, uji rasionalitas berganda(politis, ekonomis, dan organisasional)
6.
Akuntabilitas
Menurut hierarki administratif
Kehendak pasar  yang merupakan hasil keinginan customers
Banyak dimensi; akuntabilitas pada nilai, hukum, komunitas, norma politik, profesionalisme, kepentingan citizen
7.
Diskresi Administratif
Diskresi terbatas pada petugas administratif
Berjangkauan luas untuk mencapai sasaran entrepreneurial
Diskresi diperlukan tetapi bertanggung jawab dan bila perlu terpaksa
8.
Struktur Organisasi
Organisasi birokratis, kewenangan top-down
Organisasi publik terdesentralisasi
Struktur kolaboratif  antara kepemimpinan eksternal dan internal
9.
Mekanisme pencapaian sasaran kebijakan
Melalui program yang diarahkan oleh agen pemerintah yang ada
Melalui pembentukan mekanisme dan struktur insentif
Membangun koalisi antara agensi publik, non-profit, dan swasta
10.
Dasar motivasi perangkat dan administrator
Gaji dan tunjangan disertai perlindungan bagi pegawai negeri
Semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintah
Pelayanan kepada masyarakat, keinginan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat





Secara garis besar, inilah pokok – pokok perdebatan para ahli berkenaan dengan perbandingan antara administrasi publik dan administrasi privat. OPA adalah pendekatan yang sangat murni, hanya mengacu pada standar-standar administrasi publik yang secara tradisional telah dikembangkan sejak abad pertengahan. Sementara itu NPM mencoba memasukan standar-standar administarsi privat ke tubuh organisasi publik, dengan harapan akan menghasilkan kinerja yang sama baiknyadengan organisasi bisnis. Pendekatan NPS memberi semacam ‘jalan tengah’ yaitu tidak mengesampingkan ciri-ciri khas organisasi publik sembari berusaha memperbaiki kinerja administrasi publik secara pragmatis.


















BAB III
PENUTUPAN

3.1  KESIMPULAN
Berdasarkan dari data diatas kami menyimpulkan bahwa: Istilah publik berasal dari bahasa Latin “of  people” (yang berkenaan  dengan masyarakat).  Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum. Organisasi publik adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan kedudukannya.
Organisasi swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau untung sebesar-besarnya.
Mengenai perbedaan antara organisasi public dan swasta, ada beberapa dasar teoritis yang digunakan dalam merumuskan perbedaan tersebut, yaitu:
Pertama, penelitian membandingkan beberapa hasil tulisan yang membahas tentang organisasi public dan swasta.
Kedua, mengarahkan secara spesifik organisasi public dalam konteks administrasi negara. Proporsi yang diajukan pada sub-sub ini adlah klaim wilayah administrasi negara selain organisasi public ternyata mencakup juga organisasi swasta.
Ketiga, mendiskusikan kedua langkah tersebut dengan mempertimbangkan variable pokok mengenai variable lingkungan, variable system informasi dan ukuran tentang kinerja SIM dalam organisasi.
3.2  KRITIK DAN SARAN
Penulis sangat menyadari bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang telah dibaca oleh pembaca. Dari itu kami sangat kritik dan saran dari pembaca guna untuk memperbaiki makalah ini dimasa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA

C.Laudon, Kenneth.     P.Laudon, Jane.     Sistem Informasi Manajemen.     Yogyakarta: ANDI.     2004.
Sutabri, Tata.     Sistem Informasi Manajemen.     Yogyakarta: ANDI.     2005.
www. Elkana Goro Leba blogspot.com/2012/11organisasi-publik-swasta.html

Artikel Terkait :

Organisasi

3 komentar:

  1. thanks kakak. makasih infonya.
    http://guritno.student.ipb.ac.id

    BalasHapus
  2. Infonya bermanfaat..
    Syukhrron

    BalasHapus